Program Anies Baswedan yang Di Tolak Oleh Pemerintah – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memutuskan untuk menghentikan sejumlah program peninggalan pendahulunya, Anies Baswedan, di antaranya pembangunan jalur sepeda serta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Selain itu, kawasan Monumen Nasional (Monas) yang sebelumnya direvitalisasi oleh Anies juga akan di ijaukan kembali.
Program Anies Baswedan yang Di Tolak Oleh Pemerintah
Revitalisasi Monas
Heru Budi pun berkomitmen menghijaukan kembali kawasan Monas, sesudah pohon-pohon yang ada di sekitarnya sempat ditebang untuk revitalisasi pada masa Anies Baswedan. Heru Budi mengatakan komitmen itu saat bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2022). Heru Budi mengaku akan segera berdiskusi dengan Mensesneg selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.
Baca Juga : Kasus Korupsi Tambang Ilegal di Indonesia
“Nanti (desain Monas) sama Mensesneg, karena itu punya pemerintah pusat,” ujar Heru. Sebelumnya, tak kurang dari 205 pohon ditebang di kawasan Monas ketika revitalisasi pada 2019. Saat itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin membangun plaza di sisi selatan Monas, yang di klaim menyerupai bentuk kawasan Monas saat awal dibangun.
Menurut Anies, tidak seharusnya pelataran sisi selatan Monas di tumbuhi pohon. Plaza atau alun-alun yang di bangun akan di gunakan menjadi kegiatan pemerintahan, misalnya upacara. Area pepohonan kemudian di pindahkan ke sisi lain di sekitar Monas, termasuk di lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia.
TGUPP
Heru Budi mengatakan, dirinya akan memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta, bukan membentuk TGUPP. Selain memaksimalkan kinerja para SKPD Pemprov DKI, Heru juga akan mengoptimalisasi fungsi dari asisten pemerintahan, tenaga ahli, dan asisten ahli. “TGUPP, semua bagus, namun saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada,” tegas Heru pada 17 Oktober 2022 dilansir dari Kompas.com.
Keberadaan TGUPP yang memepunyai anggota mencapai lebih dari 70 orang pada masa Anies Baswedan kerap dikritik oleh DPRD DKI Jakarta. Sebab, TGUPP dinilai sebagai pemborosan anggaran belanja daerah. Untuk tahun 2023 mendatang, DPRD DKI Jakarta tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk TGUPP. “Jika penjabat gubernur merasa memerlukan silakan menggunakan TGUPP atau apa istilahnya.Tapi alokasi anggaran tidak melekat di APBD, silakan anggaran yang di pakai melalui dana operasionalnya gubernur,” kata Gembong.
Jalur Sepeda
Pengadaan jalur sepeda yang sempat di buat Anies juga tidak dilanjutkan. Sebelumnya, saat kepemimpinan Anies, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dialokasikan sebesar Rp38 miliar untuk membangun 535,68 kilometer jalur sepeda. Tahun depan, anggaran tersebut akan dinolkan, sebab Dinas Perhubungan hendak fokus terhadap evaluasi penggunaan ratusan kilometer jalur sepeda yang sudah ada saat ini.